TANJUNGPANDAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung (Babel) Beliadi, S.IP melakukan pertemuan dengan MUI Kabupaten Belitung, yang bertempat di Wisma Bougenville, Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, pada hari Sabtu, 3 Juni 2023.
Pada acara tersebut, dari MUI Kabupaten Belitung hadir Wakil Ketua MUI Belitung H. Turfan Amir, Sekretaris MUI Kabupaten Belitung, Drs. Huniyadi Bellia, Bendahara Umum H. Sudirman, Wakil Sekretaris MUI Belitung Harmizi SPd yang juga Ketua FKUB Belitung, Wakil Sekretaris MUI H. Firik, Biro Kesra Provinsi Babel Firdaus.
Adapun pertemuan tersebut adalah dalam rangka pengecekan mobil operasional kegiatan dari MUI Belitung yang merupakan bantuan pinjam pakai dari MUI Provinsi (Bantuan Hibah Provinsi kepada MUI Babel) serta sekaligus silatuhrahmi pertemuan MUI Belitung dengan Wakil Ketua DPRD Babel.
Dihadapan Waki Ketua DPRD Babel Beliadi SIP, Sekretaris MUI Kabupaten Belitung Drs. Huniyadi Bellia sampaikan keberadaan MUI Belitung sejak dilantiknya oleh MUI Provinsi Bangka Belitung beberapa waktu yang lalu.
Setelah dilantik, MUI Belitung pun kata Huniyadi lakukan konsolidasi dengan ormas islam maupun lembaga pemerintah daerah dan lain-lainnya. Untuk kelancaran berbagai kegiatan MUI, Huniyadi sampaikan saat ini ada transportasi berupa mobil dari pinjaman dari MUI Babel lewat bantuan hibah provinsi Bangka Belitung. Dan lewat ada transportasi ini sangat memudahkan atau mendukung kegiatan MUI.
“Kami berterima kasih kepada MUI Babel dan Pemerintah Provinsi Babel yang telah mendukung kelancaran kegiatan MUI Belitung,” katanya. Hanya saja tambahnya, yang menjadi masalah adalah MUI Belitung belum punya sekretariat, untuk mendukung kegiatan MUI.
“Memang, sudah diusulkan ke Bupati,,namun direncanakan tahun depan. Begitu juga operasional kegiatan meski ada bantuan dari pemkab namun tak mencukupi,” ungkapnya.”
Selain MUI, dalam pertemuan tersebut dari FKUB Harmizi SPd juga menyampaikan permohonan kepada pemerintah provinsi untuk membantu terkait transportasi atau mobil operasional kegiatan seperti dana operasional kegiatan serta dana lainnya yang diperbolehkan dalam aturan undang-undang.
Sumber:
